Paket Hemat Telkom Merugikan dan Menjebak Pelanggan

Program paket hemat tagihan telepon rumah/tetap (fixed phone) Telkom menuai keluhan dari banyak pelanggan. Paket ini dianggap merugikan dan ‘menjebak’ lantaran pelanggan tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang program itu, namun diketahui kemudian bahwa program itu ternyata sudah terpasang/berlaku.

Lebih parah lagi, ada pelanggan yang mengaku sama sekali tidak pernah dihubungi pihak Telkom, tetapi tanpa diketahui, ternyata paket hemat tagihan tersebut sudah dikenakan pada telepon rumah mereka. Akibatnya, para pelanggan mendapati biaya tagihan baru teleponnya menjadi naik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Padahal, mereka merasa pemakaiannya tidak berbeda seperti sebelumnya.

Sri Soedjarti, warga Sawentar, Surabaya, mengaku tidak pernah menerima permohonan dari petugas telemarketing Telkom tentang pemindahan sistem abonemen ke paket hemat. Namun, tanpa dia ketahui, ternyata telepon rumahnya sudah dimasukkan ke sistem paket Rp 65.000 per bulan.

Tagihan telepon Sri sebelumnya (dengan sistem abonemen) kurang lebih Rp 70.000 per bulan. Namun, dengan pemakaian telepon yang sama, pada bulan-bulan berikutnya tagihan melonjak jadi Rp 110.000 sampai Rp 125.000. Sri kemudian mempertanyakan lonjakan tagihan itu ke Plasa Telkom untuk mencari tahu penyebabnya.

“Ternyata, diam-diam saya diikutkan program paket hemat. Dijelaskan petugas Telkom, dengan ikut paket hemat, meskipun tagihan telepon saya di bawah nilai paket hemat itu, saya tetap dikenakan biaya paket. Saya jadi rugi karena pemakaian saya selama ini sebetulnya ya di bawah biaya paket,” jelas Sri.

Santi juga mengalami hal yang sama. Warga Jambangan, Surabaya, itu mengaku telepon atas namanya ada di rumah yang tak lagi ditempatinya di daerah Kebonsari.

“Saya biasa mendapatkan tagihan telepon berupa abonemen Rp 32.500 ditambah pajak 10 persen. Saya tidak pernah menelepon keluar sama sekali dari rumah itu. Tapi, ternyata tagihan saya dua bulan terakhir menjadi Rp 65.000 per bulan,” ungkap Santi.

Santi kemudian ke Plasa Telkom untuk mencari tahu apa masalahnya. Petugas di Plasa Telkom kemudian menjelaskan bahwa telepon di rumah yang tak dihuninya itu ikut dalam program paket hemat (nama resminya Paket Tagihan Tetap). Padahal, Santi merasa tidak pernah dihubungi Telkom terkait pemberlakuan paket itu.

“Yang aneh, saat komplain itu, awalnya diberitahu petugas di Plasa Telkom bahwa program tersebut sudah diputus meskipun pernah diberlakukan pada telepon rumah kosong saya itu. Jadi, dipasangnya diam-diam, diputusnya pun juga diam-diam. Makanya, saya langsung meminta, pokoknya saya pakai sistem abonemen saja,” lanjutnya.

Menurut Santi, pelanggan jadi dikerjai dengan cara Telkom seperti itu. ”Belum lagi, kita masih diminta ke Plasa Telkom untuk urusan yang sebetulnya kita tidak pernah minta,” kata Santi.

Hal serupa ternyata juga dialami Sugeng Wahyudi, warga Menanggal. Namun, Sugeng mengaku sempat ditelepon orang yang mengaku dari Telkom dan menawari program tersebut. ”Sekitar bulan Juni 2010 dan langsung saya tolak. Tapi, ternyata tagihan bulan Juli, ada catatan tagihan untuk program itu. Saya langsung komplain ke Plasa Telkom Dinoyo, dan akhirnya diputus. Tapi, aneh sekali, sudah saya bilang `tidak ikut`, kok masih dicantumkan juga di tagihan bulan berikutnya,” ungkap Sugeng.

Sementara itu, Public Relations Officer PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk Divisi Consumer Service Regional V Jatim, Dwi Anggara, mengatakan, paket tersebut sebetulnya untuk memudahkan pelanggan mengatur penggunaan pulsanya.

“Misalnya, pelanggan yang rata-rata pemakaiannya fluktuatif kadang Rp 50.000, kadang Rp 60.000 atau kadang Rp 75.000 kita akan tawari paket yang Rp 65.000 yang bebas biaya abonemen. Jadi tiap bulan tidak perlu pusing menghitung lagi berapa biaya telepon karena bayarnya sudah memakai paket, yakni Rp 65.000 itu,” jelasnya, Kamis (7/10).

Namun, Anggara mengakui bahwa semestinya program itu diberlakukan ke pelanggan jika mendapat persetujuan dari mereka, dan setelah pelanggan mendapatkan penjelasan yang cukup.
Bagaimanapun, ia menegaskan Telkom belum akan memberhentikan paket tersebut.
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) Paidi Pawiro Rejo berpendapat, program-program semacam itu seharusnya dihilangkan, apalagi jika penerapannya mengecoh pelanggan.

“Ini sangat merugikan pelanggan,” cetusnya. (Sumber)


*****************************************

bayangkan apabila 1 pelanggan dirugikan minimal Rp. 50.000/bulan
Apabila 1.000, 10.000 Pelanggan atau 100.000 Pelanggan, Bisa kalah tuh korupsi gayus..